Oleh; M.Roni Leriang (wartawan Forum kota.id)
Kemana Kasus Alkes di Kabupaten Ini? Terhenti Begitu Saja Kah?
Kabupaten Antah Berantah– Dulu menggelegar, kini perlahan menghilang dari pemberitaan. Kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai miliaran rupiah yang sempat menjadi sorotan utama publik dan masuk meja hijau, kini meninggalkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Ke mana arah penanganannya? Apakah benar kasus ini hanya berakhir di tengah jalan, terhenti begitu saja tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban?
Setahun lalu, kasus ini mencuat ke permukaan setelah temuan BPK dan laporan pengawas daerah yang menyoroti sejumlah kejanggalan: barang tidak sesuai spesifikasi, harga yang terindikasi dimark-up, pembayaran lunas padahal pengiriman belum selesai, hingga sejumlah alat yang ada tapi tidak bisa dipakai karena tidak lengkap dokumen izinnya. Aparat penegak hukum sempat turun, memanggil pihak terkait, dan menyita sejumlah dokumen penting. Publik bersorak, berharap keadilan ditegakkan dan uang rakyat dikembalikan. Namun, hari berganti bulan, hingga kini tak ada kabar terang.
Dari Ramai Menjadi Sunyi
Awalnya suasananya sangat panas. Berita ada setiap hari, anggota DPRD ramai meminta klarifikasi, LSM turun ke jalan, dan nama-nama pejabat serta pengusaha pemenang tender disebut-sebut sebagai tersangka potensial. Polres setempat bahkan sudah membuka penyelidikan, tim inspektorat mendalami berkas-berkas, dan sepertinya pintu penjara sudah terbuka bagi pelaku penyimpangan.
Namun, perlahan tapi pasti, pemberitaan meredup. Pihak kepolisian beralasan masih mendalami data, masih menunggu hasil audit tambahan, atau masih berkoordinasi dengan instansi lain. Pejabat yang dipanggil kembali ke jabatan seperti biasa, tak ada sanksi tegas, apalagi pemecatan. Pengusaha penyedia barang juga tenang-tenang saja beraktivitas, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Dan yang paling mengherankan: hingga saat ini belum ada satu pun orang yang ditetapkan sebagai tersangka, belum ada berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan, dan belum ada putusan pengadilan.
“Dulu beritanya besar sekali, kami pikir pasti ada yang dipenjara. Sekarang kok diam saja? Kasusnya hilang kemana? Apa karena orangnya punya kuasa, kasusnya jadi diredam?” ujar Durya, warga yang mengamat jelas kegaduhan kasus ini di publik.
Jejak yang Membingungkan
Dari pantauan awak redaksi, ada sejumlah hal yang semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini sengaja diperlambat atau bahkan dihentikan diam-diam.
Pertama, alasan teknis yang berulang kali dijadikan alasan. Mulai dari “masih butuh data tambahan”, “menunggu verifikasi spesifikasi alat”, hingga “belum ada kesepakatan antar instansi”. Padahal, dokumen lengkap sudah diserahkan sejak awal, temuan kejanggalan sudah tertulis hitam di atas putih. Masyarakat bertanya: apa lagi yang dicari, kalau buktinya sudah jelas terlihat?
Kedua, muncul kabar beredar bahwa ada upaya pelunasan damai atau pengembalian uang secara diam-diam, di luar prosedur hukum. Kabar ini belum terverifikasi resmi, tapi cukup kuat didengar di kalangan birokrasi. Konon, sebagian nilai kerugian dikembalikan, lalu disepakati kasus tidak perlu dilanjutkan ke proses pidana. Jika benar, ini bentuk permainan paling merugikan rakyat: keadilan tidak ditegakkan, dan pelaku tidak jera.
Ketiga, banyak pihak yang ikut mundur perlahan. Anggota dewan yang dulu bersuara keras, kini seolah lupa. Lembaga pengawas yang dulu lantang, kini tutup mulut. Media pun akhirnya berhenti memberitakan karena tak ada perkembangan baru. Akibatnya, kasus besar bernilai miliaran rupiah ini perlahan dikubur hidup-hidup.
Rugi Rakyat, Untung Siapa?
Paling menyedihkan, dampak buruk dari kasus ini masih sangat terasa hingga sekarang. Alat kesehatan yang dibeli pakai uang rakyat itu ada yang tidak berfungsi, ada yang salah jenis, ada yang tersimpan di gudang berdebu, padahal puskesmas dan rumah sakit daerah sangat butuh alat canggih untuk melayani pasien. Dana yang seharusnya cukup untuk beli alat lengkap di seluruh kecamatan, ternyata habis dibelanjakan tapi hasilnya tidak terasa.
“Kami pasien yang merasakan dampaknya. Alatnya ada, tapi kadang rusak, kadang tidak lengkap, dokternya bilang tidak bisa dipakai. Uangnya habis, tapi kami tidak dapat pelayanan maksimal. Ini yang paling kami sesalkan,” keluh seorang warga yang sering berobat ke rumah sakit.
Masyarakat pun bertanya: jika kasus ini berhenti begitu saja, artinya apa? Artinya penyimpangan boleh dilakukan, asal nanti bisa diatur lagi di belakang layar? Artinya pejabat dan pengusaha boleh main-main dengan uang negara, selama punya koneksi kuat? Itu pesan buruk yang sangat berbahaya bagi masa depan pemerintahan daerah ini.
Publik Tuntut Kejelasan
Berbagai elemen masyarakat dan LSM kembali bersuara, menuntut agar kasus alkes ini tidak berakhir seperti “kabar angin” saja. Mereka meminta aparat penegak hukum berani tegas, tidak terpengaruh tekanan siapa pun, dan menyelesaikan kasus sampai tuntas. Entah terbukti atau tidak, setidaknya ada kepastian hukum, ada jawaban resmi, dan ada pertanggungjawaban.
“Kalau memang tidak ada kesalahan, jelaskan ke publik, buktikan semua berjalan benar. Tapi kalau memang ada penyimpangan, hukum harus berjalan. Jangan biarkan kasus ini hilang begitu saja, karena ini uang rakyat, hak rakyat,” tegas ketua LSM pengawas pemerintahan.
Namun satu hal yang pasti: ingatan rakyat tidak mudah hilang. Selama kasus ini belum ada titik terang, selama belum ada yang bertanggung jawab, maka tanya besar itu akan terus menggantung di udara: Kemana kasus alkes ini? Apakah benar terhenti begitu saja? Dan jawabannya, akan menjadi penentu kepercayaan rakyat pada hukum dan pemerintahan di daerah ini.
